Kebanyakan pebisnis beranggapan jika pajak akan menjadi tanggungan saat bisnis sudah besar. Padahal, sejak awal usaha berdiri, pebisnis perlu memahami apakah sudah kena pajak pengusaha kena pajak atau belum.
Baca juga: 8 Pajak Perusahaan yang Wajib Dibayar Badan Usaha | Jasa Konsultan Pajak Profesional, Solusi Perpajakan Aman!
Arvahub yang menyediakan layanan konsultasi pajak dan akuntansi sering bertemu pebisnis yang tidak sadar jika omzet usaha mereka sebenarnya telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Akibatnya, mereka memungut pajak tidak sesuai aturan sehingga rawan terkena sanksi.
Seperti halnya reward system bagi karyawan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai pola dan tujuan. PKP menjadi mekanisme legal yang mendukung kredibilitas usaha.
Kalau Anda penasaran apa itu Pengusaha Kena Pajak (PKP), apa konsekuensinya, dan bagaimana cara memulainya, mari masuk ke pembahasannya.
Apa Itu PKP?
PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah status resmi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Dasar hukumnya tertuang dalam UU No. 42 Tahun 2009.
Dalam status ini, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi penjualan barang dan jasa.
Namun, tidak semua pengusaha wajib menjadi PKP. Pemerintah memberi pengecualian bagi pengusaha kecil, yaitu usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Jika omzet sudah melewati batas ini, kewajiban pengukuhan PKP harus dilakukan.
Ada juga pengajuan sukarela. Misalnya pengusaha kecil membutuhkan status PKP agar bisa ikut tender atau bekerja sama dengan perusahaan besar.
Perlu diingat, istilah PKP berbeda dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP adalah batas penghasilan bebas pajak untuk individu, sedangkan PKP terkait kewajiban pemungutan PPN sehingga dua hal ini tidak boleh tertukar.
Syarat Menjadi PKP
Sebagian pebisnis menunda pengajuan PKP karena khawatir prosesnya rumit. Padahal, prosedurnya jelas dan sudah tertuang dalam peraturan yang berlaku.
Mengacu pada ketentuan pengukuhan PKP, syarat utamanya adalah memiliki omzet di atas ambang batas serta memiliki dokumen legal usaha dan identitas pengurus. Selain itu, syarat administratif wajib ada, seperti:
- NPWP pengurus dan badan usaha
- Surat keterangan kegiatan usaha
- Bukti tempat usaha
- Telah menyampaikan SPT Tahunan dua tahun terakhir
- Tidak memiliki utang pajak
Setelah dokumen lengkap, pengajuan harus melalui formulir resmi dan harus sampai ke Kantor Pelayanan Pajak. Proses verifikasi terjadi, dan keputusan biasanya keluar beberapa hari setelahnya.
Jika terdapat ketidaksesuaian dokumen atau pemohon tidak memenuhi syarat omzet, permohonan bisa tertolak. Karena itu, pendampingan profesional harus ada untuk mempercepat proses pengajuan.
Bagaimana Mengelola PKP Setelah Disetujui?
Setelah dikukuhkan, pengusaha wajib menata pencatatan PPN secara rutin. Anda harus menerbitkan faktur pajak elektronik, menyetor pajak terutang, menyampaikan SPT Masa PPN, dan memastikan seluruh pemungutan sesuai ketentuan.
Untuk memastikan status PKP valid, Anda bisa melakukan cek PKP melalui layanan DJP. Validasi ini penting ketika bertransaksi dengan mitra usaha agar faktur pajak tidak bermasalah.
Jika dikelola dengan benar, status PKP memiliki manfaat yang sangat banyak bagi bisnis Anda. Selain kredibilitas dan peluang transaksi besar, PKP berhak mengkreditkan pajak masukan sehingga efisiensi cash flow meningkat.
Arvahub Solusi Perpajakan Lancar
Arvahub menyediakan solusi perpajakan yang membantu Anda memastikan kepatuhan PKP berjalan lancar. Sistem dan tim profesional Arvahub mendampingi pengajuan, pencatatan, hingga penyusunan strategi pajak yang lebih efektif.
Jika Anda ingin memulai proses PKP atau membutuhkan bantuan mengelola administrasinya, Arvahub siap membantu kapan pun Anda butuh.
Ayo berkonsultasi dan memesan layanan Arvahub langsung via WhatsApp: 0811-9189-952.
Segera konsultasikan masalah pajak pengusaha kena pajak Anda.
